Candra Putra
NUSAKAMBANGAN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar exit meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten Cilacap, Senin (03/02).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kanim Kelas I TPI Cilacap ini dipimpin langsung oleh Ida Irawati, Wakil Penanggung Jawab BPK RI, yang menyoroti beberapa temuan penting terkait pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan satuan kerja tersebut.
|
Baca juga:
Danjen Kopasus Serahkan Lampu Panel Surya
|
Dalam pemaparannya, Ida Irawati menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan meliputi beberapa aspek krusial, yaitu Kas, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Belanja Modal, serta Belanja Barang. “Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, ” ujarnya.
Turut hadir Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro BMN Kementerian Hukum RI, Sekretaris Ditjenpas Kemenimipas RI, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kabupaten Cilacap.
Kalapas Permisan, Ahmad Hardi yang turut hadir dalam acara ini, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pemeriksaan tersebut. "Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari upaya kami untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam pengelolaan anggaran. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbaiki setiap kekurangan yang ada demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, " ujar Kalapas Permisan dalam pernyataannya.
Kegiatan exit meeting ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya UPT di Kabupaten Cilacap.
yoan tanamal 
Rifki Maulana 
Harun Halis... 
ZONE.CO.ID